
MUARA SABAK, jepnews.com
TANJAB TIMUR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026).
Laporan tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan anggaran daerah antara DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), guna memastikan arah kebijakan penganggaran sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan laporan Banggar DPRD, hasil pembahasan menetapkan proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp857.155.775.585 atau sekitar Rp857,15 miliar.
Sementara itu, belanja daerah setelah pembahasan tercatat sebesar Rp912.152.678.825 atau sekitar Rp912,15 miliar. Adapun pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp54.996.903.240 atau sekitar Rp54,99 miliar.

Dalam laporannya, Banggar juga memaparkan hasil pembahasan anggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan hasil pembahasan bersama TAPD.
Sejumlah perangkat daerah yang menjadi perhatian dalam pembahasan di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah, serta berbagai OPD dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Tidak hanya membahas angka-angka anggaran, Banggar DPRD juga menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pertama, seluruh OPD diminta segera memaksimalkan penggunaan dan pelaksanaan anggaran dengan mengutamakan skala prioritas terhadap kebutuhan masyarakat yang mendesak guna mendukung pencapaian target visi dan misi pemerintah daerah.
Kedua, setiap OPD diminta melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku sehingga penganggaran kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Ketiga, Banggar menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah agar program dan kegiatan pembangunan tidak tumpang tindih serta dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
Keempat, OPD yang memiliki target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diminta meningkatkan upaya dan kinerja dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan, sehingga penggunaan anggaran dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Laporan Banggar DPRD ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2027.
Melalui pembahasan tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin terarah, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
(ego)
Discussion about this post