MUARA SABAK, -jepnews.com Tanjabtimur Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (01/04/26).
Dalam penyampaiannya, Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, menegaskan bahwa berbagai program prioritas yang menjadi janji kampanye “Merata” telah mulai direalisasikan secara bertahap sepanjang tahun 2025.
“Program insentif RT sebesar Rp1 juta per bulan telah mulai kami laksanakan secara bertahap sejak tahun 2025. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran masyarakat di tingkat paling bawah,” ujar Bupati.
Selain itu, pengadaan kapal nelayan juga telah direalisasikan sebanyak satu unit pada tahun 2025, lengkap dengan dukungan teknologi perikanan serta penguatan sumber daya manusia pengelola.
Di sektor infrastruktur, pembangunan tanggul bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
“Tahun 2025, pembangunan tanggul telah mencapai 357,21 kilometer, melebihi target awal sebesar 200 kilometer. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam perlindungan wilayah pesisir,” tegasnya.
Sementara itu, program Universal Health Coverage (UHC) juga telah mencapai cakupan 100 persen, sehingga seluruh masyarakat ber-KTP Tanjung Jabung Timur dapat memperoleh layanan berobat gratis di fasilitas kesehatan mitra BPJS.
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta program makan bergizi gratis.
“Pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah strategis, mulai dari penyediaan lokasi, pemetaan distribusi, hingga validasi data penerima manfaat guna memastikan program berjalan optimal,” jelas Bupati.
Pemerintah juga memastikan akan lebih fokus dalam menuntaskan visi dan misi pembangunan daerah periode 2025–2029, termasuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit BPK.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar Rp80,915 miliar, pemerintah menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk menyeimbangkan surplus dan defisit APBD tahun 2026.
Selain itu, pemerintah juga menjelaskan komposisi belanja daerah, di mana belanja operasional masih didominasi oleh belanja pegawai.
“Belanja pegawai mencapai 54 persen dari total belanja operasional atau sekitar 37,96 persen dari total belanja daerah,” ungkapnya.
Menanggapi masukan Fraksi Demokrasi Keadilan, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi retribusi, penguatan pengawasan anggaran, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami telah menginstruksikan perangkat daerah untuk menggali potensi-potensi baru guna meningkatkan PAD serta memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga,” tegas Bupati.
Penurunan Kemiskinan dan Pengembangan Pelabuhan
Dalam sektor sosial, pemerintah mencatat penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 10,16 persen pada 2024 menjadi 9,96 persen pada tahun 2025.
Sementara itu, terkait pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk investor.
“Pelabuhan Muara Sabak memiliki potensi besar sebagai hub logistik. Kami terus mendorong percepatan pemanfaatannya melalui sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” ujarnya.
Menanggapi isu yang terjadi pada Bank Jambi, pemerintah memastikan bahwa permasalahan telah ditangani dan tidak lagi menimbulkan laporan dari masyarakat.
“Bank Jambi telah menjamin bahwa kesalahan sistem menjadi tanggung jawab mereka, dan saat ini pelayanan terus ditingkatkan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga telah menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja daerah melalui penyesuaian APBD dan optimalisasi penggunaan anggaran.
(ego)
Discussion about this post