MUARA SABAK, jepnews.com
Tanjabtimur.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtimur) prov Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang Rapat serba guna lantai dua, bersama kadis Kesehatan, kepala dinas sosial, BPS, kepala BPJS Tanjabtim, Derektur RS Nurdin Hamzah, dan seluruh kepala puskesmas serta para PKH. Pada senen 20 April 2026.
Rapat RDP ini digelar sehubungan dengan penonaktifan PBI BPJS kesehatan (Penerima Bantuan Iuran) BPJS yang dilakukan oleh kementrian sosial berdasarkan pembaruan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran dengan peserta dinonaktifkan pada tahun 2026.
Ketua DPRD kab. Tanjabtim Zilawati. SH usai rapat dengar pendapat diruangannya, kepada awak media ini mengungkapkan, bahwa BPJS digeratiskan.
Hal ini dilakukan karena melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang menggeratiskan BPJS kesehatan sejak tahun 2025 yang lalu, melalui anggaran perobahan sampai sekarang, jelasnya.
Ya, ditahun 2026 sekarang, dikernakan kita sudah melaksanakan program ini (tahun 2025 yang lalu) jadi kita masih meneruskan Universal Health Coverage (UHC) melalui dana APBD murni lebih kurang sekitar 29 M. Ungkap ketua, yang diaminkan 2 orang anggota dewan yang turut hadir dikesempatan itu.
Ya, ditambahkan Guntur, bahwa kita sudah memenuhi sebagai sarat kepesertaan UHC dengan peserta 85% peserta BPJS, sehingga kalau mau berobat cukup membawa KTP saja. Karena status kepesertaan akan lansung aktif saat itu juga. Ujarnya.
Sementara itu berdasarkan himpunan data segmen yang ada, jumlah keseluruhan BPJS sekabupaten Tanjabtim sebanyak 245.995, yang masih aktif sebanyak 201.074, sementara data segmen BPJS yang non aktif sebanyak 44.921. Ini
Terkait BPJS masarakat yang telah dinonaktifkan oleh Kemensos, para pihak mulai kadis kesehatan, dinas sosial maupun dari pihak BPJS enggan memberikan komentar. Jadi sampai berita ini diterbitkan awak media ini belum mendapatkan jawaban untuk dipublikasi ke publik.
(ego).
Discussion about this post